Sudah Bubarin Aja KPK

Bubarkan Aja KPK
Bubarkan Aja KPK

Bulan September menjadi polemik ketika DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasa Korupsi (RUU KPK) terbaru. Menjadi polemik karena banyak yang menganggap bahwa RUU KPK ini adalah salah satu cara politisi untuk melemahkan KPK. Saya memiliki pandangan lain mengenai hal tersebut tidak mendukung atau menolak RUU KPK, akan tetapi mendukung untuk Bubarin Aja KPK.

Bubarin Aja KPK ?

Bubarin KPK bukannya berarti memberikan dukungan kepada koruptor untuk melakukan aksinya akan tetapi saya berpendapat bahwa KPK sekarang dan sebelumnnya sudah kritis atau bahkan sebenarnya telah mati, saya berdasar kepada adanya beberapa kasus korupsi yang seperti “tidak ingin diselasikan”, adanya tebang pilih penetapan tersangka korupsi, tidak akur dengan institusi lain, tidak menjadikan laporan BPK sebagai rujukan pengusutan korupsi, fokus pada recehan (Operasi Tangkap Tangan).

Kasus Korupsi Tak Terselasaikan

Ada beberapa kasus korupsi yang seperti tidak ingin diselasaikan oleh KPK, bahkan menurut ICW terdapat 18 kasus besar yang belum diselasaikan oleh KPK antara lain kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec, ke pejabat Pertamina; bailout Bank Century; proyek pembangunan di Hambalang; suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia; proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan. Kemudian, kasus hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan; proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan; suap Rolls Royce ke pejabat PT Garuda Indonesia; Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP); hingga kasus Pelindo II.

Dari catatan ICW dan TII dalam kasus-kasus tersebut, masih ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, namun belum terjerat. Selain itu, aktor utama di balik kasus belum terungkap, tersangka ada yang belum ditahan; dan belum adanya perkembangan yang signifikan. (Sumber: KOMPAS) .

Adanya Tebang Pilih Penetapan Tersangka Korupsi

Tebang pilih dapat dilihat secara kasat mata, seperti yang diutarakan ICW diatas ada beberapa pihak yang terduga terlibat namun belum terjerat Contoh yang lainnya adalah hilangnya nama terduga korupsi di dakwaan persidangan seperti dalam kasus e-ktp terdapat tiga nama yang menghilang yaitu Yasona Laoly, Ganjar Pranowo dan Olly (Sumber: Okezone). 

Tidak Akur Dengan Institusi Lain 

Dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus “pertengkaran” yang dilakukan KPK dengan institusi lain seperti dengan POLRI dan BPK, bahkan antara KPK vs POLRI telah berlangsung lama yang kita kenal dengan nama Cicak vs Buaya.

Dalam kasus KPK vs BPK biasanya terjadi saling serang antar Lembaga ini seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK kepada anggota BPK dan dibalas dengan audit yang dilakukan oleh BPK ke KPK. Yang seharusnya KPK bias bersinergi dengan institusi lain dalam memberantas korupsi. (sumber: CNN Indonesia)

Tidak Menjadikan Laporan BPK Sebagai Rujukan Pengusutan Korupsi

Beberapa kasus dugaan korupsi atau beberapa proyek yang berpotensi merugikan negara, KPK tidak menjadikan audit BPK menjadi rujukan dalam penyelidikan.

Dalam kasus pembelian RS Sumber Waras tahun 2016, BPK menemukan potensi kerugian negara mencapai 191M, tetapi KPK tidak menghiraukan itu bahkan berfokus pencarian niat jahat. (Sumber: Tribunnews)

Kasus lainnya Pembelian Tanah Cengkareng yang ditaksir berpotensi merugikan negara sebanyak 648 M, walapun kasus ini ditangani oleh Bareskrim dan mandeg seperti tidak ada niatan dari KPK untuk mengambil alih kasus ini. ( Sumber: Detik dan Independensi)

Walau pun beberapa tahun terakhir terdapat hal yang menggerus integritas BPK ditemukannya beberapa auditor yang diduga menerima suap.

Tapi kita bisa kesampingkan itu terlebih dahulu karena dalam satu Lembaga oknum yang tidak baik pasti selalu ada seperti KPK atau pun POLRI. Untuk kinerja auditnya sendiri BPK sangat baik, ini bisa dilihat dari BPK pernah ditunjuk dan dipercaya sebagai Auditor Eksternal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). (Sumber: Detik)

Fokus Pada Recehan (Operasi Tangkap Tangan)

Seperti kita ketahui hari-hari ini sering kita lihat di tv adannya berita Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK, baik menyasar Politisi, Hakim, Kepala Daerah dan sebagainnya.

Bukan hal yang tidak baik memberantas korupsi dengan gaya yang sekarang dilakukan oleh KPK tetapi menurut saya ini seperti dibuat menutupi kinerja KPK dalam penanganan Korupsi Besar.

KPK itu sudah kritis dan mati sejak lama,Semua pernyataan di atas sudah bisa menjadi alasan untuk membubarkan KPK.

Apabila terdapat informasi yang salah harap untuk membantu mengoreksinya dengan menghubungi email athif_am@hotmail.com. Terimakasih.

Jangan lupa like, komen dan share.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top