Tak Mampu atau Tak Mau? Kritik Praktek Ekonomi Islam di Indonesia

Kritik Ekonomi Islam di Indonesia
Kritik Ekonomi Islam di Indonesia

Sebagai Akademisi dan Mantan Praktisi Ekonomi Islam, penulis disini akan menuliskan kritik praktek ekonomi Islam di Indonesia. Penulis melihat, masih banyak praktek yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam yang belum sesuai syariat Islam (Apabila di Indonesia, Patuh terhadap Fatwa DSN-MUI).

Pertanyaannya adalah apakah ini karena tak mampu atau tak mau dalam menerapkan Ekonomi Islam sepenuhnya (sebuah kritik praktek ekonomi islam). Berikut beberapa contoh kasus,

Akad Mudharabah dengan Jaminan

Untuk akad mudharabah yang dijamin terdapat pada produk Deposito Syariah dan Tabungan dengan Akad Mudharabah yang dijaminkan oleh LPS, karena ini merupakan syarat yang batil. Sesuai dengan Sabda Nabi SAW,

“Tidak boleh ada keuntungan, sementara dia tidak menanggung resiko kerugian” (HR. Ahmad)

Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) memutuskan dalam salah satu poin nya adalah,

“LKS sebagai penyedia dana (Shahibul Maal) menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika Nasabah (Mudharib) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

Pendapat lain juga disampaikan Ibnu Qudamah yang menerangkan bahwa,

“Bilamana shahibul maal mempersyaratkan ganti rugi atas amil atau ikut andil dengan saham saat kerugian, maka persyaratan tersebut batal. Kami tidak mengetahui adanya khilaf…” (Al-Mughni 6/490. Lihat Fatawa Al-Lajnah 14/335)

Para Praktisi ber-argumen bahwa, “apabila tidak dijamin bagaimana LKS mendapatkan kepercayaan nasabah?”.

Bukankah kita mempraktekan Ekonomi Islam salah satunya untuk mendakwahkannya secara benar. Terlebih sekarang ini kesadaran umat islam untuk menggunakan produk syariah sangat besar ini dapat dilihat dari munculnya berbagai komunitas anti-riba. Mengapa ketakutan dengan hal yang belum pasti (kepercayaan nasabah) sedangkan hal yang pasti (ancaman) Allah dihiraukan?

Murabahah dengan objek tidak dimiliki sepenuhnya oleh LKS

Murabahah adalah akad dimana Pihak A memberitahukan barang yang ingin dibeli dari Pihak C kepada Pihak B, kemudian Pihak B membeli produk tersebut dari Pihak C secara tunai lalu Pihak B menjual barang tersebut kepada Pihak A dengan harga ditambah keuntungan yang sudah disepakati. Catatan Harga pokok barang harus diketahui oleh Pihak A dan Pembayaran antara Pihak A dan B dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pada prakteknya Kasus Pertama, Lembaga Keuangan Syariah sebagai (Pihak B) hanya melakukan akad, tanda tangan hitam diatas putih dengan nasabah (Pihak A) dan memberitahukan harga pokok bersama margin. Kemudian uang seharga barang tersebut diserahkan kepada nasabah untuk dibeli sendiri, pihak bank tetap di kantornya tidak mendatangi pemilik barang.

Baca juga: Bank Syariah Haram?

Praktek ini dilarang oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Daud)

Kasus Kedua, hampir sama dengan Kasus Pertama hanya saja LKS menghubungi Pemilik Barang, kemudian LKS mentransfer uang kepada pemilik barang. Kemudian LKS menjual barang tersebut kepada Nasabah dengan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Apabila LKS belum menerima barang tersebut atau tidak memeriksa barangnya terlebih dahulu praktek transaksi ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda,

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Daud)

Para Praktisi ber-argumen bahwa, “Nasabah mungkin tidak akan tertarik dengan proses yang ruwet tersebut?”.

Kembali lagi kepada niat kita dalam mempraktekan Ekonomi Islam salah satunya untuk mendakwahkannya secara benar. Ruwet tersebut menghindarkan dari akad yang bisa saja rusak/ batal. Bukankah kita mempraktekan Ekonomi Islam untuk mendapatkan keberkahan hidup?

Apabila kita memilih salah satu dari tak mampu atau tak mau menerapkan Ekonomi Islam sepenuhnya, mana yang lebih cocok untuk LKS saat ini?

Tulisan diatas merupakan unek-unek atau pikiran penulis pribadi. Apabila terdapat perkataan dan tulisan yang salah dan kurang berkenan bisa mengirimkannya melalui email athif_am@hotmail.com . Terimakasih Telah Berkunjung.

Jangan Lupa Share, Like dan Komen.

Follow Media Sosial: Instagram (@athif_am) dan Twitter (@athif_am)

Leave a Reply

Scroll to top