Dikutip dari Detik Finance, bahwa saat ini bisnis vtube sedang mengurus izin yang diperlukan agar menjadi perusahaan legal. Akan tetapi ada beberapa yang perhatikan oleh vtuber. Sebagai catatan yah, yang ngomong kepada detik adalah anonym member vtube bukan dari CEO nya langsung, tapi pernyataanya diaminkan oleh pihak OJK.

Update: Beberapa hari yang lalu sudah ada podcast yang dilakukan oleh detik dengan ketua Satgas Waspada Investasi (Tongam L Tobing). Namun pada artikel ini tidak akan membahas terkait hal tersebut, tetapi bagaimana sih apabila vtube sudah memiliki izin dan dinormalisasi oleh SWI.

Keputusan Satgas Waspada Investasi

PT Future View Tech (VTube) termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) sesuai dengan Lampiran II Entitas Ilegal Juli pada Siaran Pers SWI tanggal 3 Jul 2020 yang dapat dibaca pada tautan berikut: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx

SWI juga telah melakukan pertemuan lanjutan dengan VTube pada tanggal 7 Juli 2020 dengan keputusan sebagai berikut :

  1. PT Future View Tech tidak dinormalisasi karena kegiatannya tidak ada izin usaha yang sesuai. Jika sudah memiliki izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha, maka akan dilakukan normalisasi oleh Satgas Waspada Investasi.
  2. PT Future View Tech tetap diblokir situs dan aplikasinya, serta menghentikan kegiatan usahanya.
  3. PT Future View Tech akan dicabut Tanda Terdaftar oleh Kominfo karena melakukan kegiatan investasi ilegal.
  4. PT Future View Tech melakukan penertiban komunitas yang menawarkan paket.
  5. PT Future View Tech berkoordinasi dengan BKPM terkait perizinan yang dibutuhkan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT Future View Tech (VTube) tetap merupakan entitas ilegal yang harus menghentikan kegiatan usahanya sampai diperoleh perizinan yang diperlukan.

Satgas Waspada Investasi (SWI) adalah Satuan Tugas Penanganan dan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang diketuai oleh OJK. SWI merupakan forum koordinasi yang beranggotakan 13 Kementerian dan Lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi serta memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Keputusan Satgas Waspada Investasi ini, bisa didapatkan dengan cara chat Whatsapp resmi OJK di nomor (081157157157), dengan mengirimkan pesan Vtube atau PT Future View Tech. Nantinya akan ada pesan otomatis yang dibalas, persis dengan seperti keputusan diatas.

Catatan: Untuk Member Vtube, jangan mengatakan Hoax karena nomor tersebut bisa dicari google dan ada di website resmi OJK atau “masa tulisan sepanjang itu bisa dibalas dengan cepat?“, saat ini sudah ada robot auto responder jadi jangan nonton iklan terus mari belajar.

Beberapa Poin Yang Perlu Diperhatikan Dari Edaran SWI

Ada poin yang perlu diperhatikan pada keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut. Yang pertama, tentang normalisasi Izin Usaha yang tidak sesuai, kedua, tentang izin PSE Kominfo, ketiga, tentang izin usaha, dan keempat penertiban komunitas yang menawarkan paket.

Pertama, Normalisasi PT Future View Tech

Senang dong vtuber mendengar bahwa manajemen vtube tidak tinggal diam dalam mengurus izin usaha PT Future View Tech. Dan ada kemungkinan keluar dari entitas ilegal (normalisasi) yang dikeluarkan oleh OJK atau Satgas Waspada Investasi. Akan tetapi ini menjadi bukti bahwa dalam beberapa bulan anda telah melakukan kegiatan ilegal. Dan sampai sekarang status vtube masih merupakan perusahaan ilegal.

Jadi apabila ada teman yang mengingatkan masyarakat lain, karena vtube merupakan kegiatan usaha ilegal. Anda tidak berhak marah atau ngeles kepada yang mengingatkan, karena memang sampai sekarang merupakan entitas ilegal.

Kedua, PSE Kominfo Dicabut Karena Ilegal

Dalam artikel detik finance tersebut juga kita mengetahui, PSE Kominfo vtube dicabut dan tidak bisa diakses karena telah melakukan kegiatan usaha ilegal. Sedangkan, dari klaim member vtube PSE Kominfo tidak bisa diakses karena sedang mengurus perizinan menjadi ecommerce. Jadi, untuk yang klaim bahwa PSE Kominfo dicabut karena sedang mengurus ecommerce bohong (hoax). Untuk member lebih hati-hati dan pelajari dulu yang dikatakan oleh uplinenya, karena bisa masuk UU Pidana ITE menyebarkan kebohongan.

For your information, izin ecommerce itu ada di Kemendag namanya Izin Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dan salah satu persyaratannya adalah memenuhi komitmen untuk mengurus izin PSE Kominfo. Jadi tidak benar apabila klaim vtube bahwa perizinan tidak diakses karena sedang melakukan proses menjadi ecommerce.

Ketiga, Izin Usaha Perusahaan Vtube

Izin Usaha juga tidak sesuai maka dinyatakan ilegal. Tidak seperti yang dikatakan oleh vtuber bahwa vtube merupakan bisnis yang legal. Izin usaha yang dimaksud adalah izin usaha industri, dimana izin usaha industri vtube adalah servis komputer sedangkan bisnis yang dijalankan adalah bisnis periklanan.

Keempat, Penertiban Penawaran Paket

Jadi, salah satu syarat agar tidak dijadikan atau masuk ke dalam entitas investasi ilegal adalah menertibkan penawaran paket. Paket disini adalah paket misi yang ditawarkan oleh aplikasi vtube. Sudah jelas apa bila ini benar dihilangkan maka para vtuber akan kesulitan dalam mencairkan VP nya. Atau bahkan sistem jual beli VP akan dihilangkan.

Jika Bisnis Vtube Menjadi Legal …

Apabila aplikasi vtube menjadi legal maka member vtube sudah pasti senang mendengarnya. Namun apabila legal ada kemungkinan kerugian yang akan didapatkan oleh vtuber, antara lain:

Pertama, VP tidak bernilai dolar

VP yang sekarang bernilai sebesar 1 dolar per 1 VP, kemungkinan akan diganti menjadi rupiah. Namun, kemungkinan nilainya akan sama dengan rupiah. Misalkan 1 VP sama dengan 1 rupiah, ini sama seperti dompet digital lainnya seperti OVO, Gopay atau DANA. Hal ini akan sangat merugikan member, apalagi member yang sudah fast track pada saat dolar diangka yang tinggi.

engapa 1 VP sama dengan 1 rupiah? Karena peraturan Bank Indonesia mengatur Uang Digital harus sama nilainya dengan uang rupiah. Izin untuk uang digital ini juga sedikit rumit seperti harus ada cadangan dana yang disimpan di BI dan segala sertifikasi yang harus dipenuhi. Bahkan sekelas Bukalapak dan Tokopedia saja tidak mempunyai uang digital sendiri, karena memang butuh proses yang tidak mudah. Yang digemborkan juga vtube akan menjadi sebuah ecommerce tapi menjadikan VP langsung menjadi uang digital tidaklah mudah.

Kedua, Tidak Ada Sistem Referal

Karena bisnis vtube merupakan bisnis periklanan maka vtube tidak akan diperbolehkan untuk melakukan bisnis refferal. Karena bisnis referral merupakan bisnis yang dilakukan oleh MLM atau Multi Level Marketing.

Ketiga, Harga VP Turun

Hal ini pasti akan terjadi, selain VP yang harus dirubah menjadi rupiah. Vtube diminta untuk menertibkan penawaran paket, sudah pasti tidak akan ada lagi penjualan VP antar member. Yang ada adalah jual-beli VP dengan Perusahaan. Tapi bisa dibayangkan berapa harga yang dipotong oleh vtube. Karena penghasilan iklan tidak pasti sedangkan penghasilan member tetap setiap hari.

Harga VP turun juga bisa terjadi karena vtube memberikan View Poin setiap hari. Dan apabila mengacu pada harga sekarang, untuk setiap harinya vtube membutuhkan kurang lebih 60 Milyar untuk 15 juta orang member (katanya). Pasti akan ada pengurangan harga untuk VP.

Pengiklan juga berfikir dua kali untuk mengiklankan produknya di vtube. Karena yang menonton iklan mereka merupakan member bayaran. Google bahkan melarang konten kreator untuk mengajak atau membayar penontonnya untuk mengklik atau menonton video iklan karena akan merugikan pengiklan.

Kesimpulan Pengurasan Bisnis Vtube Menjadi Legal

Mungkin merupakan kesenangan pribadi bagi vtuber karena vtube sedang mengurus perizinannya. Akan tetapi banyak yang harus diperhatikan. Sejalannya dengan legalnya vtube kemungkinan tidak ada refferal, VP tidak bernilai dolar dan harga VP akan turun. Lebih baik apabila Vtuber membaca artikel ini pahami dulu bagaimana apabila vtube legal. Apakah wajib senang atau sedih?

Baca artikel lainnya terkait VTUBE:

Sumber:

Detik Finance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5349810/vtube-jawab-soal-legalitas-kami-koordinasi-dengan-satgas-investasi