Saat ini izin aplikasi vtube di kominfo tidak bisa di akses. Izin yang tidak bisa diakses adalah izin penyelenggara sistem elektronik (PSE). Member vtube mengaku mendapatkan informasi dari manajemen aplikasi vtube. Bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pt future view tech sebagai pemilik aplikasi vtube sedang mengurus izin untuk menjadi ecommerce. Tapi apakah benar seperti itu? Pada artikel kali ini akan membahas hal tersebut.

Baca juga: Bukti Bisnis Ilegal, Izin PSE Kominfo Vtube Tidak Bisa Di Akses

Sekilas Tentang Aplikasi Vtube

Aplikasi Vtube Akan Menjadi E-Commerce

Aplikasi vtube adalah aplikasi yang disediakan oleh PT Future View Tech. Dimana Vtube menyediakan video iklan yang bisa diakses dan ditonton oleh membernya, kemudian member mendapatkan poin dari kegiatan tersebut. Sejak awal berdirinya vtube sudah mempunyai recana menjadi beberapa fase yaitu aplikasi, ecommerce dan e-payment.

Aplikasi Vtube Bertransformasi Menjadi Ecommerce

Semenjak akses legalitas vtube di PSE kominfo tidak dapat diakses. Maka manajemen vtube memberikan informasi terkait hal tersebut, yaitu PT Future View Tech sedang mengurus izin e-commercenya. Ada yang janggal sebenarnya dengan pernyataan tersebut, karena Izin Usaha Ecommerce tidak satu pintu di Kominfo.

Izin Usaha untuk menjalankan usaha Ecommerce ada pada Kemendag Republik Indonesia. Setiap orang yang ingin atau sedang melakukan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (ecommerce) maka harus mengurus SIUPMSE (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Jadi pernyataaan manajemen vtube itu tidak benar. Karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIUPMSE adalah adanya Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik di Kominfo.

Izin PSE Vtube Tidak Bisa Di Akses

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak bisa diaksesnya Izin PSE Kominfo Aplikasi Vtube bukan karena pengurusan izin Ecommerce. Izin PSE vtube dicabut karena vtube telah masuk kedalam daftar investasi Ilegal Satgas Waspada Investasi (SWI) oleh OJK. Dan atas rekomendasi dari SWI maka Tanda Daftar PSEnya dibekukan dan website resminya tidak dapat diakses.

Vtube Harus Memiliki Izin dari OJK

Mengapa aplikasi Vtube harus memiliki izin dari OJK. Karena vtube melakukan kegiatan investasi dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Seperti menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar beberapa uang. Di Vtube kegiatan ini ada pada ketika member melakukan fastrack, dimana makin tinggi levelnya maka makin banyak yang didapatkan oleh member.

Prosedur Membuat Izin Ecommerce

Setiap Badan Usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik maka diwajibkan memiliki SIUPMSE. Hal ini diatur dalam Permendag nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun persyaratan mendapatkan SIUPMSE harus memenuhi beberapa komitmen, antaralain:

  • Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diterbitkan oleh instansi berwenang (Kominfo);
  • Alamat situs web dan/atau nama aplikasi;
  • Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat email;
  • Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Contoh Ecommerce Sebelum Vtube

Kita kenal banyak sekali ecommerce yang sudah ada di Indonesia. Yang paling terkenal ada 3 dan sudah masuk perusahaan unicorn yaitu Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. Mereka walau pun ecommerce tetapi masih dapat dilihat dalam website PSE Kominfo. Walau pun berbeda-beda kategori PSE yang terdaftarnya, seperti:

  1. Bukalapak dengan kategori Perdagangan
  2. Tokopedia dengan kategori Telekomunikasi/IT
  3. Shopee dengan kategori Portal Web

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak perlu mencabut izin PSE Kominfo untuk mendapatkan izin membuat ecommerce atau SIUPMSE.

Vtube Tidak Mungkin Menjadi Ecommerce

Vtube jelas tidak mungkin untuk menjadi ecommerce, karena izinnya baik PSE Kominfo dan Izin Usaha Industrinya sudah tidak berlaku. Khusus untuk Izin PSE ini sangat dibutuhkan sekali dalam mengurus perizinan menjadi Ecommerce. Bisa dilihat ecommerce seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee masih terdaftar di PSE Kominfo.

Persyaratan SIUPMSE itu adalah komitmen jadi tidak perlu memiliki terlebih dahulu, tetapi harus diurus sesudah keluar SIUPMSE. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah memiliki PSE Kominfo maka hanya harus melakukan daftar SIUPMSE ke Kemendag. Padahal Vtube sudah mempunyai izin PSE pasti akan lebih mudah mendapatkan SIUPMSE.

Sebelumnya Vtube telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik nomor 02376, tetapi seperti yang sudah dipaparkan diatas izin tersebut dihentikan. Padahal izin dari sistem elektronik vtube merupakan kategori sektor perdagangan. Jadi apabila ingin mengurus SIUPMSE maka tidak perlu mencabut izin dari Kominfo.

Izin Usaha Industri Vtube Tidak Sesuai Kegiatan

Selain izin PSE Kominfo vtube yang telah dicabut. Hal yang bisa membuat vtube kesulitan untuk mendapatkan izin ecommerce adalah sebelumnya telah menyalahi aturan Izin Usaha Industri (IUI). Yang pada IUI nya izin vtube masuk kedalam jenis usaha nomor KBLI 62090 yaitu aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Dimana KBLI 6290 ini adalah IUI untuk jual beli barang/ jasa komputer, instalasi dan perbaikan komputer bukan untuk Izin Usaha Industri periklanan.

Untuk izin usaha Industri sendiri, untuk usaha periklanan masuk ke dalam nomor KBLI 73100. Dimana usaha yang tergolong ke dalam KBLI nomor 73100 adalah segala jenis usaha baik menyediakan konten atau pun yang mempromosikan suatu barang atau jasa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 TAHUN 2015 Tentang Izin Usaha Industri Pasal 8 ayat 1 – 3. Menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Usaha Industrinya maka secara otomatis tidak berlaku. Oleh karena itu Izin Usaha Industri Vtube sudah tidak berlaku karena usahanya (periklanan) tidak sesuai dengan izinnya (servis komputer).

VP menjadi Alat Bayar di Ecommerce Vtube

Member Vtube banyak yang mengklaim bahwa apabila nanti Vtube masuk ke fase ecommerce maka ada beberapa keuntungan bagi member yaitu VP sudah bisa dijual ke perushaan dan VP bisa digunakan untuk membeli produk ecommerce Vtube. Akan tetapi kedua hal ini akan sulit dilakukan oleh vtube. Ada beberapa alasannya yang mendasarinya, antara lain:

  1. Untuk VP yang dibeli oleh Perusahaan adalah harapan atau janji palsu. Sudah pasti lama kelamaan VP menjadi menumpuk dan perushaan pun tidak bisa membeli member. Apabila memang berniat untuk membeli VP nantinya, harusnya sudah dilakukan sejak sekarang agar VP tidak menumpuk. Akan tetapi sekarang penjualan VP hanya terjadi antara member dan member.
  2. Sedangkan menjadikan VP menjadi sebuah uang digital atau e-money sangatlah mustahil. Karena dari sekarang pun VP sudah dipatok oleh Vtube sebesar 1 dolar untuk 1 VP, padahal tidak ada underlying asset yang digunakan. Underlying asset adalah hal yang mendasari atau menjadi dasar harga suatu barang dalam kasus Vtube adalah VP.
    Selain itu untuk mendapatkan izin menjadi penyelenggara pembayaran elektronik sangatlah susah. Harus mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk mengadakannya. Kenapa saya bisa bilang susah untuk ecommerce kelas dunia seperti Tokopedia dan Bukalapak saja susah untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia, maka tokopedia menggunakan OVO untuk pembayarannya dan Bukalapak Menggunakan DANA. Pasti izin ini akan susah didapatkan oleh Vtube karena untuk Izin Usaha Industri pun menyalahi aturan.

Kontak Whatsapp Lembaga Resmi OJK dan Kominfo

Untuk pertanyaan mengenai legalitas dan izin vtube atau aplikasi sejenis bisa ditanyakan melalui whatsapp Resmi lembaga terkait. Seperti lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)081157157157 dan Kominfo081519456822.

Baca juga beberapa artikel mengenai Aplikasi Vtube: